DEMOKRASI Vs ETIKA

 Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang : 6 Oktober 2019

Belajar Memahami Keadaan...!!!

Saya kira Kita semua akan bersepkat bahwa dalam berdemokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, regulasi ( Undang-Undang) adalah instrument demokrasi yang dijadiak landasan dalam mengatur segala bentuk proses berdemokrasi itu. Dan hasil dari proses berdemokrasi itu sendiri memiliki legitimasi dari pemilik kedaulatn di negeri ini.

Fenomena yang terjadi di kota bontang dimana ibu Walikota anak ketua DPRD merupakan hasil dari perjalanan proses berdemokrasi kita. Ketika kita melihat fenomena ini kemudian mengaitkan bahkan menjustice bahwa itu merupakan bentuk dan upaya membangun dinasty politik, saya kira kurang tepat di mana kita hidup dan berada di negara yang menganut sistem demokrasi, berbeda ketika misalnya kita ada diera kerajaan misalnya masa kerajaan majapahit, singosari, dan kerajaan lainya yang pernah ada di negeri ini dimana sistem monarki serta oligargi di terapkan yang kemudian betul-betul melahirkan dinasty politik yang tak terputus.

Ini Era Demokrasi Dung..!!!

Ketika kita mempersoalkan keadaan ini berarti kita mengebiri hak-hak konstitusional, hak demokrasi seseorang serta tidak mengakui adanya legitimasi pemilik kedaulatan negeri ini (rakyat). Justru itu yang menurut saya secara etika berdemokrasi dan mencerminkan perilaku yang tidak benar dalam khasan berdemokrasi kita. Penting untuk pahami bersama bahwa Keadan ini kemudian terjadi karena memang tuntutan regulasi, ketika ingin menyalahkan siapa dan paling pertama yang harus disalahakan adalah negara, dimana negara melalui instrumentnya melahirkan produk undang-undang yang dimana justru produk tersebut yang kemudian disahakan dalam bentuk undang-undang memberikan ruang dimana kemudian terciptanaya keadaan seperti saat ini di kota bontang.

Bukan Menyalahkan Proses Dan Hasil Demokrasi

Bicara soal etika berarti kita bicara soal bagaimana moralitas, bicara soal baik dan buruk, Bagamana kemudian kita mengatakan perilaku politik kelompok tertentu dianggap buruk padahal pencapaian yang di dapatkan adalah sebuah pencapaian yang tidak mengenyampingkan aturan yang mengikat tentang bagaimana kemudian pencapaian itu mampu di didapatkan melaui proses proses yang konstitusional. Justru malah menurut saya secara etika wujud perilaku tidak benar ketika proses-proses yang sudah benar dan hasil yang terlegitimasi secara konstitusional kemudian dipersoalkan.

Banyak pengamat kebijakan publik dan pengmat politik di negeri ini kemudin menjadikan etika politik dalam berdemokrasi menjadi landasan fikir dan alasan utama menyikapi penomena dinasti politik yang mengancam tidak terjadinya distribusi kekuasaan, dan rawan terjadi korupsi, kolusi dan nepotise, ini karena regulasi sendiri tidak mengatur soal etika tersebut. penolakan mahkama konstitusi terhadap yudicial review undang-undang pemilu pada tahun 2015 lalu dengan alasan bertentangan dengan undang undang dasar tahun 1945 soal hak warga negara untuk di pilih dan memilih.
Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya kira keliru ketika proses yang sudah berjalan sesuai aturan dah hasil yang secara konstitusional dan terlegitimasi oleh pemilik kedaulatan kemudian di persoalkan dengan alasan etika politik dalam sistem berdemokrasi kita.

Saya kira opini yang berkembang di publik bagi saya adalah opini yang dibuat oleh orang orang yang sesat fikir untuk mempengaruhi publik untuk membenarkan argumentasinya dengan membolak balik logika berfikrnya.
Ketakutan akan adanya bagi-bagi kue APBD, pengaturan yang terselubung lain-lain sebagainya saya kira itu ketakutan yang berlebihan yang kemudian akhirnya melahirkan persepsi, asumsi dan opini-opini yang sesat” di ruang publik tentang bagaimana pemerintahan bontang hari ini. ini adalah sebuah tindakan yang menurut saya tidak bermartabat dan beradab.
semestinya yang dilakukan adalah mendorong peran publik untuk melakukan pengawasan dengan menggunakan fungsi control sosial yang diatur dalam undang undang dalam berjalannya roda pemerintahan serta mengantisipasi terjadinya hal-hal yang di takutkan terjadi meskipun negara dan regulasinya sudah mewalikan masyarakat di pemerintahan melaluai anggota legislatif disetiap daerah dan tingkatannya dengan kekuatan politik yang luar biasa dalam bentuk fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan yang kemudian menghasilakn keputusan secara kolektif kolegial.

Namum begitu miris melihat Kondisi yang terjadi di ruang publik justru kelompok -kelompok yang terpelajar, intelektual yang kemudian menunjukkan prilku tidak bijak dan sedikit tidak etis dalam menyikapi persoalan ini, kita semua pasti tidak menginginkan pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan politik, stabilitas keamanan dan yang pasti bahwa berjalanya roda pemerintahan akan tergangu, yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Saya kira demikian.

Bukan berupaya untuk membungkam hak kritik seseorang (netizen) atau kelompok tertentu, tapi mencoba untuk berupaya mentransformasi pengetahuan kepada sesama netizen. Ketika ada yang keliru dalam tulisan ini mari kita diskusikan. Sehingga mencapai sebuah kesepahaman yang pastinya akan menambah khasanah ilmu pengetahuan kita.

Salam demokrasi...!!!