WALIKOTA SAMARINDA, ADA APA DENGAN GOLKAR KALTIM ?

Oleh : Muhammad Muqrim
Kaltim, 1 Juli 2021

Kedatangan Walikota Samarinda menggandeng KPK di Kantor DPD I PARTAI GOLKAR KALTIM disaat yang bertepatan dengan  aksi unjuk rasa (demonstrasi) massa pendukung pak Makmur HAPK yang di PAW berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar menjadi tanda tanya publik, ada apa dengan walikota Samarinda dengan konflik internal Partai Golkar, secara kepartaian beliau merupakan kader dari partai Gerindra jadi tidak ada korelasi korelasi politik.

Apalagi kalau kita melihat pemberitaan sebelumnya, Walikota Samarinda sempat bertemu dengan ketua DPRD Kalimantan timur membicarakan perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) ketua DPRD Kaltim tersebut, dan sempat berbicara tentang langkah langkah hukum seperti apa yang harus ditempuh. Apakah mungkin dalam pembicaraan itu langkah langkah politik dan aksi jalanan juga termasuk muatan pembicaraan itu ?  bisa jadi kan hanya mereka berdua yang tau.

Namun keliru ketika  Walikota Samarinda sebagai pejabat negara hadir dan  mencampuri urusan dapur orang lain sementara dia punya dapur sendiri, kecuali agenda ini merupakan respon untuk memanfaatkan panggung  atau konflik internal Partai Golkar menjatuhkan rival politiknya yang notabene akan menjadi pesaing  kuat di pemilihan gubernur Kalimantan timur 2024 mendatang. Bisa jadi itu muatannya. Namun lagi lagi kalau itu merupakan agendanya maka sangat disayangkan sekali ketika pak Makmur HAPK mengetahui hal tersebut kemudian beliau justru malah memberikan ruang untuk melancarkan aksi aksi politiknya itu untuk melemahkan dan menumbangkan partai Golkar menjelang perhelatan Pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024 mendatang.

Memang ada dua kemungkinan kehadiran sosok Walikota Samarinda dalam konflik internal partai Golkar Kalimantan timur tersebut, apakah itu hanya kebetulan saja ataukah memang itu adalah sebuah skenario yang sudah di persiapkan jauh sebelumnya ( By desaign). 

Kalau itu adalah sebuah desain, memang sangat menarik tampilannya secara politik,  namun perlu menjadi catatan kita bersama bahwa ketika skenario ini memang benar dan DPP PARTAI GOLKAR mengetahui hal tersebut maka tentu yang menjadi korban dari ini semua adalah kader sendiri yakni Pak Makmur yang telah sengaja melakukan pembiaran dan upaya pelemahan partai Golkar DPD I KALTIM,  dan ketika itu terjadi maka yang di untungkan adalah Walikota Samarinda, Walikota Samarinda tentu menyiapkan karpet merah untuk pak makmur bergabung di Partai besutan dirinya itu PARTAI GERINDRA.

Menurut hemat saya, agenda ini ketika berhasil maka secara emosional dan mungkin dari sisi relasi politik yang di untungkan adalah walikota Samarinda karena beliau punya kontribusi untuk mempertahankan pak makmur tetap berada di posisi ketua DPRD, dan ketika ini  tidak berhasil yang di untungkan lagi adalah walikota kenapa demikian ? Bisa saja dengan kejadian ini pak makmur kedepan hengkang dari Golkar dan berlabuh di partai besutan walikota Samarinda tersebut. Jadi berhasil tidak berhasil tetap walikota Samarinda yang di untungkan.

Kalau melihat ilustrasi diatas sepertinya keterlibatan ini merupakan sebuah pertarungan politik yang mungkin sejak lama sudah ditabuh genderang perangnya namun momentumnya belum dapat, baru kali ini momentumnya pas untuk mulai perang lapangan atau perang terbuka. Meskipun dipermukaan terlihat serangan serangan walikota Samarinda ini terkesan normatif, tapi sangat tendensius. 

Ketika kita flash back kebelakang lagi, pertarungan perebutan kursi ketua DPW KKSS Kaltim, hampir semua pemainnya sama termasuk misalnya ketika melihat faksi faksi saat itu. Faksi yang memenangkan pertarungan itu adalah faksi walikota Samarinda yang berhasil hingga pengukuhan ketua DPW KKSS Kalimatan Timur, bisa jadi rentetan rentetan peristiwa ini adalah pemanasan untuk pertarungan perebutan kursi untuk Gubernur Kalimantan timur 2024.

Ketika itu adalah duduk persoalannya maka bisa dipastikan bahwa sang nahkoda DPD I PARTAI GOLKAR Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud dan juga anggota DPRRI Komisi III dari dapil Kal-Tim yang memperoleh suara terbanyak di dapil sekaligus pemecah rekor suara terbanyak pasca orde baru 1998 adalah ancaman paling menakutkan bagi rival politiknya yang punya niatan untuk bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Kalimantan Timur 2024 mendatang. Anak muda yang penuh talenta, basic pengusaha secara politik sudah sangat matang.

Sebagai kader dimanapun keberadaannya tentu keputusan DPP itu wajib untuk di di hormati karena bicara tentang PAW pertimbangan hukumnya tentu berdasarkan undang undang yang berlaku, namun kader yang merasa dirugikan tentu diberikan ruang, tidak serta Merta keputusan itu langsung dieksekusi. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar ada 14 hari kesempatan setelah keputusan itu terbit untuk mengklarifikasi hasil keputusan tersebut dan ketika keberatan maka ruang ruang lain misalnya mensengketakan hal tersebut lewat mahkamah partai. Namun tetap menjaga kondusifitas dan soliditas partai baik ditingkat DPD I maupun DPD II jangan justru menciptakan kegaduhan kegaduhan seperti yang terjadi saat ini di Kaltim.

HARUM KT-1 singkatan H. Rudy Mas'ud Kalimantan 1 adalah narasi yang sudah populer didunia Maya, netizen sudah tidak asing lagi dengan narasi ini, bahkan tanpa intruksi hampir semua kabupaten kota di Kalimantan timur ini nyaris sudah terbentuk infrastruktur infrastruktur relawan untuk memenangkan beliau di PILEG dan PILGUB 2024 mendatang, 2024 masih menyisahkan waktu 2 tahun lebih namun kondisi hari ini sepertinya pemilu itu seakan sudah sangat dekat. Kaltim ini memang sangat dinamis perpolitikannya, saking dinamisnya tahun ini seperti terasa di tahun 2024 tahun politik. 

Ketika kegaduhan itu berkepanjangan maka civitas kepartaian tentu akan menjadi terganggu, dan tentu juga akan mempengaruhi hasil di kemudian hari.