INI KRITIK, DAN JUGA MASUKAN, PASTINYA BUKAN NYINYIR ( Mengukur Kepekaan Seorang Pemimpin Kota )

Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang, 18 Juli 2021

Kebijakan PPKM yang di praktekkan hari ini tentu sebagai warga negara yang baik yang taat aturan wajib mengapresiasi kebijakan ini, karena kebijakan inilah yang menjadi harapan kita bersama untuk bisa keluar dari ancaman virus corona covid19 yang semakin hari semakin memprihatinkan. Kita hormati keputusan ini untuk diterapkan dan mematuhi segala bentuk pengaturan yang ada didalamnya tanpa terkecuali selama itu tidak bertentangan dengan peraturan peraturan diatasnya.

Namun ternyata implementasi kebijakan itu terkadang tidak sesuai harapan yang diinginkan, mungkin sebagian pihak menilai ini efektif dan pihak lain yang berpendapat lain bahwa ini tidak efektif dan Itulah kebijakan, masuk pada tahapan implementasi pro dan kontra itu pasti ada. Namun saya pribadi melihat dan menilai secara objektif tanpa adanya niat untuk mendiskreditkan pihak pihak tertentu bahwa PPKM ini gagal dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, banyak tentunya fakta fakta dilapangan yang bisa menjadi sebuah acuan atau rujukan saya sehingga mengatakan itu gagal dalam memutuskan mata rantai penyebaran. Yang ada justru memprihatinkan, angka terpapar semakin tinggi, kondisi memprihatinkan lagi, pelaku usaha UMKM yang sangat terdampak atas kebijakan PPKM ini semakin terpuruk.

Pembatasan jadwal jualan, penyekatan ruas jalan dalam kota dan kebijakan take away  menjadi virus mematikan bagi pelaku usaha UMKM selain corona itu sendiri. Mungkin bagi para pelaku usaha yang bukan lapak lapak dipinggir jalan tidak terlalu dirugikan oleh kebijakan ini, namun bagi kami yang hari ini tidak kerja besok tidak bisa makan sangat merasakan sulitnya masa ppkm ini. Bukannya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan ini tetap bangkit, ini justru mala seakan dimatikan secara tidak langsung.

Sasaran Penerapan PPKM adalah meniadakan kerumunan, untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran karena kerumunan dianggap sebagai biang kerok penyebaran virus corona, bagaimana agar potensi kerumunan tidak terjadi ?

Ada 2 metode yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan di titik titik tertentu.

1. Membatasi ruang gerak masyarakat atau mobilitas pengguna jalan dengan melakukan penyekatan dititik titik tertentu, termasuk pembatasan waktu pelaku usaha dan para konsumen. Efeknya pelaku usaha merugi, karena konsumen tidak bisa belanja.

2. Tidak membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk pelaku usaha, tapi pengawasan berjalan ketat, satu lapak usaha di jaga 1 personil ASN untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Efeknya perputaran ekonomi sehat,  covid19 tetap diwaspadai. ( Pendekatan Humanis)

Pertanyaan kemudian, dari mana pemkot atau gugus covid 19 mendapatkan personil menjaga lapak tersebut ?

Kebijakan PPKM mengharuskan WFH 75%, artinya ada 75% pegawai yang berada dirumah saat PPKM ini berlangsung. Kalau di persentasi jumlah pelaku UMKM dan ASN yang dirumah saat PPKM, tentu lebih banyak ASN yang dirumahkan (berkantor dirumah). Pemerintah harusnya sudah mempertimbangkan hal ini, dan mereka tidak perlu lagi di gaji, toh mereka udah digaji tiap bulan. Panggil mereka untuk membantu menyelesaikan persoalan covid ini, instruksikan untuk segera berada dilapangan mengawasi cafe cafe atau lapak lapak pelaku UMKM, 1(satu) ASN 1 (satu) Lapak. 

Sejak kebijakan ini mulai dirumuskan hingga ditetapkan, saya melihat pemerintah seakan tidak ingin melibatkan warganya dalam memerangi persoalan covid19 ini, kalau seperti itu yang diinginkan pemerintah saya rasa itu sikap yang sangat keliru. Justru masyarkat sebagai orang yang terdampak dari kebijakan ini harusnya dilibatkan dalam merumuskan kebijakan itu, sehingga ada transformasi ide dan gagasan antara pembuat kebijakan dan objek kebijakan itu sendiri. Ketika ini dilakukan oleh pemerintah tentu tidak ada lagi pertentangan di kemudian hari, karena kebijakan yang terapkan itu adalah kebijakan yang disepakati bersama keterwakilan representasi  warga dan kelompok masyarakat, dan kondisinya mungkin saja tidak seperti hari ini yang diwarnai oleh banyaknya pertentangan soal pemberlakuan PPKM ini dilapangan. 

Kondisi hari ini yang memang menurut saya adalah kondisi atau fase yang paling terburuk sepanjang sejarah pemerintah mengelola corona virus covid19 ini dari 2019 lalu. Ketika ini gagal dilaksanakan oleh pemerintah kota bontang dan tim gugus covid19 maka yang dipertaruhkan adalah marwah dan martabat pemerintah kota bontang, dan tentu lebih spesifik lagi bahwa kepala daerah/walikota akan kehilangan kepercayaan warga masyarakat bontang, Dan itu secara politis merugikan walikota hari ini ketika di 2024 ada niatan melanggengkan kekuasaan yang hari ini di pundaknya.

Evaluasinya harus menyeluruh, dan hasil evaluasi wajib melahirkan kebijakan yang solutif tentunya, dalam pelaksanaan dilapangan upayakan pendekatannya itu lebih humanis, kewajiban pemerintah mengalokasikan  bansos juga jangan sampai terabaikan, karena sudah barang tentu akan menjadi berita menarik bagi pewarta untuk disajikan ke publik.