KETIDAKSIAPAN BAPENDA MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGADAAN MOTOR UNTUK RT MENUAI POLEMIK, JANGAN SAMPAI KETUA RT MENJADI KORBAN.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 22 Februari 2023

Menyambung tulisan saya sebelumnya terkait rencana kegiatan pemerintah Kota Bontang tentang pengadaan kendaraan motor roda dua untuk 499 Ketua RT, tulisan kali merespon berbagai tanggapan atau Polemik yang terjadi.

Respon yang begitu menggelitik datang dari seorang legislator Kota Bontang Drs. H Nursalam meminta pemerintah memperjelas keabsahan hasil konsultasi yang dilakukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian nursalam mempertanyakan dasar pemberian motor gratis yang menggunakan plat hitam, bukan plat merah. 

Begitu juga dengan respon ketua komisi Dua DPRD Kota Bontang H. Rustam sapaan akrab saya terhadap beliau, menurutnya banyak hal yang mesti kami garus tanyakan terkait dengan pengadaan motor untuk rt tersebut terutama terkait bagaimana perancang naskah akademiknya bertanggung jawab penuh ketika terjadi persoalan hukum dikemudian hari.

Jangan sampai FS (Feasibility Study) menimbulkan masalah di kemudian hari. Tentu kajiannya harus jelas. Diuji publik terlebih dahulu. Panggi semua Ketua RT. Jangan tiba-tiba dikasih begitu saja,” tegasnya

Kedua Politisi Golkar ini begitu memberikan perhatian khusus terhadap polemik ini, berdasarkan hasil diskusi saya dengan keduanya, perhatian ini lebih kepada memberikan perlindungan terhadap ketua ketua RT, Kehadiran kami sebagai keterwakilan mereka di lembaga legislatif, dimana melekat fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif  yang mana tentunya harus one the track.

Kedua legislator dari fraksi partai Golkar ini sangat mengapresiasi adanya rencana kegiatan ini, tentu dengan adanya kegiatan ini kinerja RT diharapkan meningkat, Namun disisi lain dimana RT sebagai objek dari kegiatan pengadaan motor roda dua tersebut tentunya akan direpotkan ketika dikemudian hari kegiatan ini bermasalah, kita tidak menginginkan hal itu terjadi sehingga sejak dini kami harus memastikan bahwa semua tahapan dan prosedural sudah dijalankan pihak yang berkewenangan melaksanakan kegiatan ini.