SENGKARUT DUA TAHUN PERJALANAN PT. LAUT BONTANG BERSINAR (LBB) SEBAGAI BADAN PENGELOLA PELABUHAN (BUP) UMUM LOKTUAN.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang. 23 Februari 2023

Dalam perjalanannya, sejak resmi menjalin kerjasama pengelolaan Pelabuhan Loktuan itu menggantikan PT Pelindo IV Cabang Bontang yang berakhir di 31 Desember 2021 menuai banyak kritikan dari berbagai pihak, PT LBB sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ).

Tidak hanya dari kalangan publik dan juga media,dari lembaga DPRD Kota Bontang pun memberikan tanggapan terkait kehadiran PT.LBB menggantikan PT. Pelindo sebagai lembaga otoritas pengelola pelabuhan umum loktuan yang menjalin kerja sama dengan pemerintah kota bontang beberapa tahun terakhir.

Dua tahun perjalanan PT. LBB mengelola pelabuhan umum loktuan, bukannya berkontribusi terhadap peningkatan Pendpatan Asli Daerah (PAD) sesuai harapan Walikota Bontang diawal terjalinnya kerja sama ini justru malah semaking sengkarut oleh banyaknya permasalahan permasalahan yang ada, Misalnya :

1.   Pada bulan agustus 2022 Direktur BUP PT Laut Bontang Bersinar Lien Sikin mengonfirmasi karyawan yang berjumlah sekira 30 orang untuk memberikan penjelasan. Bahwa, kondisi keuangan perusahaan kala itu hanya mampu memberi separuh gaji karyawan, hal tersebut menegaskan bahwa perusahaan ini secara finasial belum cukup siap dalam mengemban amanah pengelolaan kepelabuhanan ketika di bandingkan dengan perusahaan BUP sebelumnya yakni PT. Pelindo, hal tersebut tentunya berimbas terhadap kinerja dan pencapaian yang tidak akan maksimal, karena pada prinsipnya Perusahaan BUP itu adalah perusahaan yang menjual jasa yang mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang mempuni.

2.   Tidak transparannya PT.LBB terkait seluruh aktifitas yang ada di pelabuhan baik terhadap public maupun terhadap pengusaha local yang ada wilayah kepelabuhanan selama ini beraktifitas, kita semua tau bahwa aktifitas bongkar muat PT. KNI yang sudah berlangsung lama belum pernah di buka ke public seperti apa bentuk kerjasama yang di bangun dengan BUP dan seperti apa bentuk kontribusi yang di dapatkan dari aktifitas yang di maksud dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui BUP.

3.  Adanya indikasi penggunaan anggaran perjalanan dinas tidak terpublis yang cukup besar menjadi pertanyaan besar, sementara hasil dari perjalanan dinas tersebut sampai hari ini belum juga terlihat asas manfaatnya terhadap perkembangan pelabuhan umum loktuan hari ini terlebih ketika bicara soal bagaimana kortibusi terhadap pendapatan asli daerah.

Ketiga poin diatas hanya merupakan sebagaian dari sengkarut persoalan yang ada di tubuh PT. LBB dalam dua tahun perjalannanya, dan banyak lagi yang belum saya tuangkan dalam tulisan ini, kita semua berharap agar kiranya harapan walikota bontang menempatkan PT. LBB menggantikan PT. Pelindo sebagai otoritas pengelola pelabuhan umum bisa memberikan kontribusi besar terhadap PAD kota bontang, sekiranya hal itu tidak bisa dilakukan dan digaransi maka kosekwensinya adalah tidak perlu di pertahankan atau sekiranya ganti direkturnya.

Pemerintah kota bontang harusnya memberikan perhatian yang serius terkait dengan hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan.