GAGAL KONSOLIDAS KE-II KISRUH SOAL SEKERTARIAT DPD II KOTA SAMARINDA HINGGA DPD I PARTAI GOLKAR KALTIM MENEGASKAN BAHWA KOMUNIKASI POLITIK TIDAK BERJALAN EFEKTIF.

Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang, 04 September 2022

Kantor DPD II PARTAI GOLKAR SAMARINDA dan DPD I PARTAI GOLKAR KALTIM

Mungkin baru kali ini dalam sejarah Golkar Kaltim terjadi kisruh tentang sekertriat Patai Golkar di Kalimantan Timur terkhusus di samarinda yang notabene merupakan kiblat bagi 9 DPD lain untuk medapatkan percontohan soal status kesekertariatan. Hingga hari ini sejak 20 Agustus 2021 DPD II Partai Golkar Samarinda hengkang dari sekertariat status sewa itu, hingga hari ini masih berkantor di DPD I partai golkar kaltim dimana kantor DPD I golkar kaltim tersebut ternyata bermasalah juga hingga akhir ini, Pemkot Samarinda mengklaim bahwa itu merupakan asset pemerintah Kota Samarinda dengan ditandainya serifikat tahun 1998.

Berbagai bantahan dari pihak pengurus di tingkat dpd II dan DPD I partai golkar bahwa polemik ini tidaklah berpengaruh pada eksistensi partai golkar saya kira itu tidaklah sepenuhnya benar bahwa tidak berpengaruh pada agenda agenda politik partai golkar menjelang pemilu 2024 mendatang, sekertariat itu merupakan simbol sebuah lembaga/organisasi dalam rangka mejalankan peran perannya secara kelembagaan, tentu dampaknya ketika sekertariat atau kantor itu menjadi sebuah permasalahan maka sudah barang tentu akan berpengruh besar terhadap keberlangsungan perkumpulan itu secara kelembagaan.

Mirisnya lagi walikota samarinda dengan tegas menyatakan tanah dan bangunan yang merupakan asset pemerintah Kota Samarinda yang selama ini di kuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal ini partai golkar kota samarinda yang berkantor saat itu. Artinya bahwa ada pesan tersirat yang disampaikan walikota samarinda itu bahwasanya ada upaya penguasaan dan pemanfaatan asset miliknya sehingga pemerintah berinisiatif untuk menertibkan assetnya.( Kompas.TV 23 agustus 2021 02;51 WIB)

Patai golkar itu memang partai yang sangat dinamis dalam berkonflik, namun perlu kita melihat juga konfliknya itu seperti apa, ketika itu menyangkut soal integritas dan nama baik partai partai golkar saya kira itu tidak baik baik saja, ada yang salah dalam hal ini. Entah soal mnajerial kepemimpinannya atau mungkin pola komunikasi politiknya yang tidak baik secara internal maupun eksternal.

Dinamika partai golkar yang selama ini terjadi kemudian menjadikan para kader lebih dewasa dalam belembaga dan berkoflik itu tidak lebih pada persoalan eksistensi kekuasaan dan positioning baik secara kelompok (gerbong)  maupun personal kader.

Kejadian terkait adanya polemik yang menyangkut sekertariat baik di DPD II Maupun di DPD I Kaltim menegaskan bahwa ada yang salah dalam hal ini, sejak orde baru diawal keberadaan partai golkar Kalimantan timur, mungkin baru kali ini terjadi kisruh yang mempertentangkan soal kesekertariatan partai golkar. Ada apa ?

Yang menarik karena pertentangannya itu dengan pemerintah daerah setempat selaku pemilik asset yang sah, sehingga hal ini pun menjadi trandding topik di berbagai pemberitaan media lokal maupun media sosial. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas partai, elektabilitas partai menjelang pemilu 2024 mendatang, persepsi publik tidak bisa di hindari, seakan ada ketidak beresan dalam kepengurusan kali ini karena baru kepengurusan kali ini partai golkar mengalami konflik soal sekertariat semenjak orde baru.

Ada 2 pertanyaan mendasar yang kemudian negative publik mempersepsikannya :

1.    Mungkinkah partai golkar abai terhadap kewajibanya ke pemerintah kota samarinda ?

2.    Atau mungkin komunikasi politik partai golkar yang tidak berjalan efektif ?

Dua hal diatas tentunya merupakan kunci terjadinya polemik itu, bisa karena abai terhadap kewajiban dan juga bisa karena pola komunikasi yang kurang baik sehingga menimbulkan sebuah pertentangan satu sama lain. Hal itu menjadi pertanyaan yang perlu di jelaskan secara terbuka ke publik oleh partai golkar kaltim maupun kota samarinda sehingga kantong kantong suara golkar itu tidak bertanya Tanya, apasih yang menjadi masalah yang sesungguhnya, sehinggu persepsi soal gagal konsolidasi itu tidak menjadi opini yang seolah membenarkan bahwa kepengurusan golkar periode  kali ini memang tidak baik baik saja.

Next Gagal Konsolidasi Ke-III……