SELAIN SALAH ALAMAT, ISI SANGGAHAN DAN JUSTIFIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG WALIKOTA BASRI TAK BERDASAR.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 17 Maret 2024

 

Menarik  untuk menyikapi soal kasus di nonjobkannya Kepala Kesbangpol Kota Bontang Sigit Alfian yang kemudian melayangkan sanggahan sebagai bentuk penolakan atas sanksi yang di berikan kepada dirinya. Surat yang seharusnya dialamatkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) justru mendarat di meja Walikota Bontang yang kemudian ditanggapi oleh Walikota Bontang Basri Rase salah alamat.

 

Selain salah alamat yang mungkin saja karena ketidak tahuan beliau harusnya surat itu ditujukan kemana, ada justifikasi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang ditujukan kepada Walikota Bontang atas sanksi yang di terimanya, justifikasi itu sangat tidak relevan dengan proses pemberian sanksi terhadap dirinya, dimana keseluruhan proses pemeriksaan dan proses dirinya dinyatakan bersalah dan kesalahan itu dikategorikan sebagai pelanggaran berat adanya di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

 

Untuk kita ketahui bersama baHWA KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja serta memberikan pelayanan secara adil dan netral.

 

Sedikit mengeksplor mengenai larangan ASN berpolitik, ini berkaitan dengan aturan netralitas ASN. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) UU ASN secara tegas menyebutkan pegawai pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, pasal ini yang kurang dicermati oleh sigit alfian sehingga merasa tidak bersalah dan merasa dizolimi.

 

Perlu kita ketahui bersama bahwa, demi menjaga netralitas seorang ASN aturan yang mengatur tentang ASN tidak hanya Undang UndangTentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak regulasi yang lainnya yang mengatur tentang tindak tanduk ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat oleh karena itu penting untuk mengkomparasikan aturan aturan tersebut dalam menyikapi  sebuah persoalan di lingkup ASN itu sendiri.

 

Kemudian bagaimana hukumnya jika ASN terlibat berpolitik? Dalam hal ASN/PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ia diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (3) huruf j UU ASN.

 

Tentang Netralitas ASN dalam Pemilu

 

Larangan ASN berpolitik praktis itu, maka penting  bagi ASN untuk mencatat peraturan tentang netralitas ASN dalam pemilu yang secara terperinci tercantum dalam SKB Netralitas ASN, agar tidak salah menafsirkan segala sesuatunya termasuk perilaku ASN dalam keseharianya yang nyata melakukan sebuah pelanggaran namun masih merasa tidak bersalah dan justru pemberian panismen terhadap dirinya dianggap sebuah kekeliruan dan lebih parah lagi dianggap sebagai bentuk penzoliman terhadap dirinya dan jabatannya.

 

Berlakunya  SKB Netralitas ASN dalam pemilu 2024 yang lalu, maupun pada pemilu tahun-tahun selanjutnya pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas. perbuatan ASN yang membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan calon presiden/wakil presiden/DPR/DPD/DPRD/gubernur/wakil gubernur/bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota, termasuk pelanggaran disiplin atas Pasal 9 ayat (2) UU ASN dan Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021.

 

Kemudian terkait penindakan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan yakni terdiri atas

 

1.    Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

2.    Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan

3.    Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

 

Selain pelanggaran disiplin, PNS juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

 

Sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut adalah sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka. Lalu, dalam pemberian sanksi moral tersebut, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 15 PP 42/2004.

 

Dasar Hukum:

 

1.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5.    Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu tentang Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai  Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan.

6.    Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu tentang Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

7.    Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil    Negara (“UU ASN”)

8.    Pasal 1 angka 3 UU ASN

9.     Pasal 2 huruf f UU ASN dan penjelasannya

10.  Penjelasan Umum UU ASN

11.  Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu tentang Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (“Lampiran SKB Netralitas ASN”), hal. 21-22

12.  Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

13.  Lampiran SKB Netralitas ASN, hal. 14

Continue Reading →

ADA PELANGGARAN PEMILU DAN PIDANA PADA KASUS PEMUKULAN DILAPAS BONTANG

Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang, 24 Februari 2024

Kejadian pemukulan pada hari pasca pencoblosan di Lokasi Khusus (Lokus) Lapas Bontang yang dilakukan salah satu napi  dan diduga termasuk sipir tahanan terlibat melakukan pemukulan terindikasi melanggar undang undang kepemiluan dan  pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan kronologi kejadian yang kami dapatkan melalui keterangan korban dan juga bukti rekaman pembicaraan dengan salah satu sipir lapas. Perihal pemukulan tersebut terjadi akibat adanya salah satu Caleg yang melakukan money politik ( politik uang ) dengan merekrut salah satu warga binaan (narapidana) sebagai tim yang mendistribusikan uang sebesar Rp. 200.000 untuk dibagikan warga binaan (kenarapidana) lainnya yang bedomisili bontang selatan dengan harapan mereka yang menerima uang tersebut mencoblos caleg yang di urusnya.

Namun pada kenyataannya, pasca perhitungan suara, perolehan suara yang didapatkan tidak sesuai dengan jumlah uang yang di distribusikan oleh tim sukses, pada akhirnya karena tim sukses ini merasa di permainkan, maka semua yang menerima dana tadinya di datangi olehnya bersama dengan salah satu sipir lapas bontang saat itu yang diduga ikut melakukan pemukulan.

Beberapa napi memang mengembalikan uang tersebut, namun yang lainnya tidak mengembalikan karena merasa mencoblos caleg tersebut, namun tim sukses sang caleg justru malah diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka yang tidak mau mengembalikan uang tersebut, ada sekitar 8 ( delapan ) orang yang mendapatkan perlakukan kekerasan.

Sebelumnya, sudah dilakukan koordiasi dengan pihak bawaslu terkait hal ini, menurut mereka, kalau mengsmati kronologi yang kami jelaskan diatas ada pelanggaran pemilu didalamnya namun terkait dengan indikasi adanya pelanggara. Pidana, menurut mereka itu bukan rananya, itu menjadi rana kepolisiain. Oleh karena itu kasus ini rencananya akan direkomendasikan ke puhak gakumdu untuk kemudian ditelaah seperti apa pelanggaran yang teridikasi pelanggaran pidana maupun kepemiluan.

Atas rekomendasi gakumdu nantinya, terkait dengan penindakan maka tentu kami di bawaslu akan mempertimbangkan temuan atau hasil telaah dari gakumdu itu sendiri. 

Sementara dari pihak lapas, menghubungi kami dan saya pribadi untuk tidak memblow up kejadian ini dipublik dengan berbagai macam pertimbangan, namum bagi kami kejadian ini harus di usut hingga tuntas sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, tidak hanya  kejadian ini, kejadian lain banyak terjadi didalam lapas yang terindikasi dugaan kekerasan terhadsp napi oleh sesama napi bahkan juga melibatkan sipir itu sendiri. 

Kejadian yang sama pernah terjadi pada pemilu 2019 lalu menurut informasi dari ketua Bawaslu Bontang, namum setelah dilakukan tindak lanjut atas lapora. Tersebut, mereka tidak mendapatkan bukti yang cukup termasuk dari korban setelah mendatangi lapas bersama dengan pihak intansi lain yang kaitannya dengan gakumdu saat itu, namun kali ini kami memiliki bukti yang cukup kuat terkait dengan kasus ini, dimana adanya pengakuan dari komandan jaga atas peristiwa dugaan kekerasan itu.

Continue Reading →

SUARA CALEG TIDAK SESUAI HARAPAN, TIM SUKSES DALAM LAPAS BONTANG MEMUKULI NAPI, SIPIR LAPAS DIDUGA TERLIBAT.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 20 February 2024

Pemilu 2024 di lapas bontang menyisahkan kejadian tragis, terjadi pemukulan beberapa narapidana akibat adanya praktik mone politik. 

Salah satu caleg dari dari daerah pemilihan bontang 1 kecamatan bontang selatan berdasarkan informasi dari korban membagikan uang sebagai kompensasi agar caleg tersebut dipilih melalui tim sukses yang juga meruoakan napi di lapas bontang.

Naasnya, setelah pencoblosan  tim sukses yang bernama ciru tidsk puas dengan pwrolehan suara yang didspatkan jagoannya aehingga dia meminta kembali uang sebesar 200.000 rupiah  yang diberikan itu kepada sejumlah napi.

Selain meminta kembali uang tersebut, napi yang juga tim sukses atas nama ciru mealkukan pemukulan terhadap 8 orang salah satunya andi wahyu setiawan  warga bsrbas pantai.

Kejadian ini mencederai proses pemilu 2024 yang kita harapkan bisa berlangsung damai dan LUBER ( Langsung Umum Bebas Rahasia . Harapan kita semua tentu ingin  meniadakan hal hal yang mencederai peata demokrasi lima tahunan ini.

Oleh katrna itu, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran  kepemiluan. Bawaslu Kota Bontang wajib untuk menindak lanjuti kejadian ini, agar dikemudian hari tidak lagi trjadi, apalagi melibatkan sipir dalam melakukan pemukulan.

Continue Reading →

PEMILIK KNPI ITU OKP, BUKAN PEMERINTAH, AD ART RUJUKAN BERMUSDA BUKAN KEPUTUSAN DISPORA.

Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang, 10 February 2024

Keterangan Gambar : Foto Muhammad Muqrim Saat Sambutan Di Pembukaan Musda Ke X

Keabsahan Musda KNPI Bontang tidak ditentukan oleh lembaga lain selain lembaga KNPI itu sendiri yang satu tingkat diatasnya yaitu DPD KNPI Provinsi Kalimantan Timur atau DPP KNPI berdasarkan rekomendasi DPD KNPI Provinsi itu yang diatur dalam AD ART KNPI.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, yang awalanya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golongan Karya Golkar dan tentara melalui deklarasi di Jakarta yang dipimpin oleh David Napitupulu pada tanggal 23 Juli 1973.

Kedaulatan KNPI berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. Adapun status KNPI adalah sebagai wadah berhimpun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang bersifat terbuka dan independen. 

Kesepakatan yang dimaksud oleh KADISPORA Kaltim justru memicu terjadinya dikotomi/pembelahan dikalangan pemuda saat ini yang sangat memungkinkan dipasilitasi pemerintah itu sendiri ketika memandang organisadi KNPI itu organisasi yang bisa diatur diluar aturan mainnya atau konstitusinya  (AD/ART KMPI).

Selain tuntutan dari AD/ART MUSDA X dilakssnakan, ada tuntutan Undang Undang Republik Indonesia kaitanya dengan Kebebasan berkumpul dan berserikat, hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka. Kebebasan berkumpul telah diakui sebagai hak asasi manusia yang berkenaan dengan hak sipil dan politik

Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Sebagai warga negara yang baik saya salut dan mengapresiasi kepeduluan kadispora kaltim terhadap pemuda kali ini, namun disisi lain kadispora kaltim keliru memaknai dinamika kepemudaan yang ada di Kota Bontang hari ini, terkhusus KNPI Kota Bontang, KNPI itu Sifatnya struktural dari pusat hingga daerah Kota/Kabupaten, urusan Bontang ada Pemerintah Bontang, urusan KNPI Kaltim Harusnya di urus Oleh pemerintah kaltim ( Offside)

Inilah yang terjadi ketika pemangku kebijakan melihat persoalan itu hanya dari sudut pandangnya semata (Kacamata Kuda), melihat persoalan ini harusnya secara menyeluruh (komprehensif) sehingga argumentasi atau narasi  yang keluar dari mulut seorang pejabat publik itu tidak menjadi pertentangan di tengah tengah masyarakatnya.

Semoga kekeliruan yang dilakukan kali ini, menjadi pembelajaran bagi pemerintah provinsi (Dispora) terkhusus Dispora Kota Bontang termasuk, agar di kemudian hari lebih bijak dalam menyikapinya.

Continue Reading →

URAI BENANG KUSUT POLEMIK PT. LBB, TIPIKOR SUDAH TEPAT MEMANGGIL DIRUT PERUMDA AUJ KOTA BONTANG

Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang, 30 November 2023

Surat pemanggilan permintaan klarifikasi yang ditujukan kepada direktur PERUMDA AUJ Kota Bontang  saudara Rahman Ukkas oleh Unit  Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Reskrim  Polres Bontang aq di EDalam rangka  monitoring dan klarifikasi atas asset pemerintah Kota Bontang (Pelabuhan Umum Loktuan)  yang di kelola  PT. LBB selaku operator kepelabuhanan yang mengantongi izin khusus terkait Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Tahun Anggaran 2022 s.d 2023  dengan pola kerjasama yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pemanfaatan fasilitas pelabuhan untuk pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan loktuan Bontang Nomor : 134.4.03/122/PEM.A, Nomor : 001/PKS-LBB/XII/2021 antara pemerintah Kota Bontang status pemilik asset betindak sebagai pihak pertama dan PT. LBB selaku pengelola sebagai pihak kedua dalam surat perjanjian yang di buat pada 31 Desember 2022.

Sebagai informasi bahwa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  nomor PM 57 Tahun 2020 Pasal 1 Point 20, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. PT. Laut Bontang Bersinar pembentukannya atas dasar kuasa direktur dalam rangka  pembentukan badan hukum perseroan yang berorientasi pada bisnis atau usaha pengelolaan kepelabuhanan dimana rujukannya menggunakan undang undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbas (UUPT), Menurut Pasal 1 UUPT No.40 Tahun 2007 pengertian PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Terkait adanya surat perihal permintaan keterangan oleh pihak Polres Bontang dalam hal ini Unit Tipikor Reskrim, ada beberapa regulasi yang menjadi dasar sehingga  surat permintaan keterangan kemudian disampaikan kepada kepada Dirut Perumda Aneka Usaha dan Jasa dan direksi lainnya di tubuh PT. LBB oleh Unit Tipikor Reskrim Polres Bontang   diantaranya :

Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/273/IX/2023/Reskrim tanggal 21 September 2023.

Undang Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 52 dan 53, berikut bunyi pasalnya :

Pasal 52 : Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan,  dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana  kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 53 : Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,  merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

Melihat beberapa dasar pemanggilan permintaan kketerangan tersebut, dapat di asumsikan bahwa dalil yang kemudian di gunakan sebagai dugaan awal adanya pelanggaran pidana di tubuh PT. LBB terkait perjanjian kerjasama pemanfaatan aset Pemkot Bontang (Pelabuhan Loktuan) sudah berjalan lebih dari 60 hari sejak surat perintah penugasan pertanggal 23 September 2023 di terbitkan  hingga hari ini, kemudian Unit  Tipikor Reskrim Polres Bontang menggunaan pasal 52 dan 53 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai dasar dilayangkannya surat permintaan keterangan, dalil yang sangkakan tersebut tentunya peting bagi yang mendalilkan untuk memenuhi unsur pembuktianya mempertimbangakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan beracara, sehingga tidak berimplikasi terhadap hal hal yang mengakibatkan kerugian pihak pihak lain..

Meskipun dalam rangka mendapatkan informasi atau keterangan (kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan) semua pihak yang ada keterkaitanya dengan materi permintaan keterangan atau klarifikasi diatur ketentuannya dalam KUHAP, tetapi penting juga untuk kemudian semua pihak untuk taat dan tunduk terhadap peraturan peraturan lain yang menjamin tentang Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif penegakan hukum.

Dugaan adanya pelanggaran pidana dalam berjalannya kontrak  perjanjian kerjasama pemanfaatan aset pemkot antara Pemerintah Kota Bontang dan PT. LBB pada periode  tahun berjalan 2022 s.d 2023  (Tahun Pertama)  kemudian dilakukan monitoring dan pengawasan,  langkah penegak hukum dalam hal ini Unit Tipikor secara pribadi sangat mengapresiasi yang setinggi tingginya hal itu sebagai upaya Unit Tipikor Reskrim Polres Bontan  melakukan langkah prepentif ( pencegahan). tidak hanya memanggil direktur PERUMDA Kota Bontang untuk dimintai keterangan atas polemik terkait PT. LBB, ternasuk pemerintah selaku pemilik aset juga diminta keterangan.

Terlepas bahwa proses merupakan bagian dari proses penyidikan dan penyelidikan suatu kasus pidana, tak jarang terlapor maupun saksi bersedia memenuhi Undangan Klarifikasi polisi. Berkali-kali diundang, dan berkali-kali pula tak datang tanpa alasan yang jelas. Polisi pun tidak bisa berbuat banyak, misalnya memaksa agar datang ke kantor polisi untuk di klarifikasi atas sangkaan pelapor terhadap terlapor. Ini karena tak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan tak ada sanksi hukum bagi yang mangkir. Begitu juga di dalam Surat Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tidak ada tertulis atau keterangan tentang Undangan Klarifikasi, yang ada panggilan terhadap terlapor, pelapor, saksi dan saksi ahli.

Pakar hukum pidana, Prof. DR Suhandi Cahaya, SH,MH, MBA, membenarkan bahwa Undangan Klarifikasi tidak diatur di dalam ketentuan KUHAP. Yang ada adalah panggilan untuk tersangka, saksi dan ahli terkait dengan sangkaan pelapor dan secara hukum tidak dapat dibenarkan, Tindakan di luar hukum bisa dikategorikan sebagai azas coba-coba saja, jika berhasil, akan muncul cruelty by order, atau pesanan tebang pilih.

Harapan besar bagi kami masyarakat Kota Bontang tentunya adalah kedepan situasi dan kondisi sepertii saat ini tidak lagi terjadi atau tidak lagi terulang di kemudian hari sehingga iklim dunia usha dan upaya memaksimalkan sebuah pelayanan terhadap masyarakat bisa kitra realisasikan dengan baik sebagai wujud peningkatan kapasitas dsan kapabilitas warga Kota Bontang, salah satunya dengqn metodologi Binbungan Tenis ( Bimtek)

Continue Reading →

PENGEMBANGAN KAWASAN PELABUHAN LOKTUAN SISI DERMAGA JALAN DI TEMPAT PEMERINTAH TERKESAN TIDAK SERIUS

Oleh ; Muhammad Muqrim
Bontang, 1 Desember 2023

Pemerintah Kota Bontang selaku pemilik dari aset pelabuhan umum loktuan yang sejatinya merupakan aset yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang PAD, namun sepertinya tidak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Bontang.

Wacana pengembangan pelabuhan loktuan pada sisi dermaga yang akan dikerjasamakan dengan PT. KNI terkesan jalan di tempat, padahal seluruh apa yang telah di persyaratan sudah di lengkapi, Detail Engineering Design yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan sudah rampung, hingga dokumen kajian akademik terkait kelayakannya, selain daripada itu, informasi yang saya dapat dari  OPD terkait dalam hal ini Aset, sudah menyiapkan draft kerjasama antara Pemkot  PT KNI yang mengacu pada DED dan Kajian diatas tadi, entah perimbangan apa bagian Aset tidak mendorong proses itu untuk di percepat.q

Pasca penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan asset (Bukan Penyertaan Modal)  fasiltas pelabuhan lokrun oleh Pemkot Bontang dengan PT. LBB  yang notabene adalah Unit Usaha Perumda AUJ lebih mendapatkan perhatian, agar tata kelola pada kawasan pelabuhan bisa lebih di maksimalkan sehingga implikasinya pada pundi pundi Pendapatan Asli Daerah bisa di tingkatkan melalui BUMD. 

Tidak hanya pemerintah eksekutif saja yang tidak serius mendorong potensi potensi pendapatan daerah, lembaga legislatif pun demikian.  Lembaga DPRD harusnya lebih progresif mengawal rencana kebjakan pemerintah yang memang asas manfaatnya terhadap pemerintah darah dari sisi peningkatan pendapatan keuangan darah.

Harapan besar masyarakat yang  sekiranya mendapatkan asas manfaat dari pembangunan itu tentu berharap agar sesegera mungkin untuk di realisasikan, selain itu para pelaku usaha pun tentu akan merasakan dampaknya , karena itu dewan selaku lembaga yang representatif untuk mendorong percepatan itu sangat di harapkan kehadirannya. 

Continue Reading →

PERSFEKTIF PEMILU 2024 DIBANDINGKAN DENGAN PEMILU TAHUN 2019 DI MATA KADER PARTAI DEMOKRAT

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 23 November 2023

(Cawe-Cawe Penguasa Republik Pada Pemilu 2024, Perkara Nomor 90 Mahkamah Keluarga Dan Sikap Apatis Warga Negara Akan Kontestasi Politik Lima Tahunan)

Gambar : Foto Muhammad Muqrim ( Kader Partai Demokrat Kota Bontang )

Pemilu 5 (Lima) tahunan sering kita memaknainya pasca transisi kekuasaan dari orde baru ke era reformasi sebagai perhelatan pesta demokrasi rakyat Indonesia setiap lima tahun sekali, dalam rangka memilih pemimpin negara Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI sebagai perwakilan rakyat di Lembaga legislatif.

Semaraknya pesta demokrasi lima tahunan tersebut membuat rakyat Indonesia di seluruh penjuru nusantara menyambutnya dengan semangat yang suka cita, semangat suka cita itu menjadikan perhelatan demokrasi limatahunan itu kerap sebagai materi diskusi yang wajib setiap kesempatan yang ada, entah itu di meja makan, perkantoran, pasar, mall, terlebih di warung warung kopi yang notabene dewasa ini sering menjadi tempat tongkrongan wajib bagi para aktivis, politisi dan berbagai profesi lainnya.

Namun pada pemilu yang akan di helat pada 14 februari 2024 mendatang terlihat sangat tidak menarik untuk di perbincangkan, hal itu terlihat jelas di kehidupan keseharian kita saat ini, pemberitaan media dan bahkan diskusi warung kopi yang biasasnya menjelang perhelatan pesta demokrasasi lima tahunan menjadi perbincangan wajib dalam setiap kesempatan perkopian.

Bahkan pemberitaan media massa justru banyak di domimasi oleh berita berita yang bernuansa hiburan dan dinamika sosial kehidupan masyarakat serta polemik kebijakan publik, berita politik terkait kepemiluan hingga menjelang perhelatan pesta demokrasi  yang sudah di depan mata, sangat jarang kita jumpai di portal portal pemberitaan media online maupun cetak.

Pada perhelatan pemilu kali ini memang berbeda dengan pemilu sebelumnya, kali ini pemilu lima tahunan yang biasanya terlebih dahulu dihelat adalah pemilu legislatif kemudian menyusul pemilu presiden dan wakil presiden meskipun aturan kepemiluannya sejak tahun 2017 untuk pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan peraturan perundang undangan yang sama yakni  undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun di pemilu 2024 kali ini, pemilihan anggota DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil presiden di helat di waktu yang bersamaan dengan menggunakan presidential threshold 20 persen hasil pemilu legislatif 2019 dan parliamentary threshold 4 persen .

Aturan parliamentary threshold 4 persen yang berlaku pada pemilu legislatif 2019 yang tetap menjadi acuan untuk bisa lolos mendapatakan kursi di senayan, hal itu  tercantum dalam Pasal 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017, dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa ditetapkan sebuah parpol harus memperoleh suara sekurang-kurangnya 4 persen dari jumlah suara nasional untuk bisa memperoleh kursi di DPR.

Pada pemilu sebelumnya 2019 silam pemilihan Legislatif atau anggota DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI dihelat lebih dahulu kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden belakangan, hal tersebut terjadi atau dilakukan karena pelaksanaan atau perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden dipersyaratkan adanya presidential threshold 20 persen sebagai syarat utama bagi partai dan gabungan partai politik untuk megusung atau mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden kemudian, untuk mengetahui itu maka harus menunggu hasil pemilu anggota DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI dengan parliamentary threshold 4 persen.

Masih dari sisi aturan kepemiluan,  menariknya adalah yang justru ramai di perbincangkan adalah soal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mulai di level nasional hingga ke daerah, menurut Presiden Republik Indonesia IR. Joko Widodo dalam kesempatan membawakan pidato kenegaraan, beliau mengatakan menjelang pendaftaran Paslon Presiden dan Wakil Presiden,  terlalu banyak drama politiknya, mungkin yang dimaksud beliau adalah drama tentang issue 3 ( Tiga) periode, penundaan pemilu, cawe-cawe hingga soal keputusan mahkama konstitusi yang diplesetkan dengan diksi Mahkamah Keluarga,  karena keputusan perkara nomor 90 tentang usia dimana Mahkama Keluarga membuka ruang bagi anak anak muda terkhusus seorang anak presiden yang berumur dibawa 40 tahun bisa mencalonkan menjadi wakil presiden asalkan pernah menjadi kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota meskipun usianya dibawa 40 tahun.

Keputusan Mahkamah Konstitusi pimpinan Anwar Usman yang notabene  masih memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga yang sangat dekat dengan Presiden RI dan seorang Walikota Solo Gibran Raka Buming Raka dan yang sangat di untungkan atas keputusan itu adalah Walikota Solo Gibran Raka Buming Raka, memang keputusan itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah diskresi atau kebebasan seorang ketua MK Anwar Usman mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi, karena kepemimpinan Mahkamah Konstitusi  bersifat kolektif koligial, namun lebih kepada Open legal policy, diksi ini sangat erat dikait kaitkan dalam keputusan perkara 90 tersebut, untuk diketahui bahwa Open legal policy adalah kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang apabila konstitusi sebagai norma hukum tertinggi tidak memberikan batasan yang jelas bagaimana seharusnya materi dalam undang-undang diatur.

Drama politik itu menenggelamkan materi diskusi tentang pemilihan anggota legislatif yang biasanya selalu menjadi materi yang mendominasi dalam setiap diskusi diskusi publik, baik yang di helat secara formal maupun yang non formal ( diskusi warung kopi).

Bahkan massifnya pergerakan (kampanye) para caleg di pemilu 2019 dalam rangka meyakinkan  para voters untuk memilih dirinya dan partainya tidak terlihat pada pemilu 2024 yang terhitung kurang dari 100 hari sejak hari ini, biasanya dalam situasi atau masa mejelang hari H seperti saat ini, ramai akan sosialisasi atau pengerahan massa itu terjadi, stiker sticker atau selebaran bersebaran di mana mana higngga terpasang di pintu pintu rumah warga, hal itu yang kita tidak temukan hari ini, ini sekan menggambarkan situasi politik yang seolah olah masyarakat sudah tidak lagi beruforia menyambut pesta demokrasi setiap lima tahun ini, kesan apatis terhadap politik itulah yang justru tergambarkan pada situasi saat ini.

Mungkin saja negara sengaja menciptakan situasi seperti ini, situasi yang tidak memusatkan/mengharapkan rakyat Indonesia untuk lebih cerdas dalam memilih keterwakilanya di parlemen, rakyat lebih cenderung didorong untuk memilih kucing  dalam karung meskipun regulasi itu sudah di batalkan namun faktanya ruang ruang bagi para kandidat atau calon anggota parlemen tidak terbuka lebar ( waktu Kampanye) untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan kepemimpinan mereka kepada pemilh menjelang hari dimana mereka akan dipilih dalam bilik atau TPS 14 Februari 2024.

 

Continue Reading →

PERUMDA MELAKUKAN PERAWATAN RUTIN WTP SELAMA 12 JAM, BERDAMPAK TERHADAP GANGGUAN ALIARAN 18 RIBU PELANGGAN.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 9 November 2023

Aktifas rutin perawatan (WTP) Altra di Jalan Brigjen Katamso milik PERUMDA PDAM Tirta Taman Bontang  yang sedianya akan dilakukan pada sabtu 11 November 2023 yang meliputi pembersihan, pengurasan, perawatan, dan perbaikan, akan berdampak terhadap terganggunya distribusi ke beberapa pelanggan PDAM Tirta Taman Bontang.

Menurut informasi yang disampaikan oleh pihak PDAM Tirta Taman Bontang. Ada 27 wilayah yang terdampak dan 18 ribu pelanggan yang akan mengalami gangguan distribusi,  27 wilayah tersebut terbagi menjadi  dua zona wilayah, Zona atas dan Zona bawah.

Zona atas meliputi : 

Jalan Brigjen Katamso, Jalan S Parman, Jalan Balikpapan, serta Jalan Soekarno Hatta.

Sementara untuk Zona bawah meliputi :

Jalan MT Haryono, Jalan MH Thamrin, Jalan Awang Long, Jalan Mulawarman, Jalan Dewi Sartika, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan R Soeprapto, Jalan Suryanata, Jalan Parikesit, Jalan DI Panjaitan, Jalan Kapten Pierre Tendean, dan Jalan KS Tubun, Jalan Pattimura, Perum BTN KCY, Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjol, Jalan HM Ardans, Jalan Tomat, Jalan Brokoli, Jalan Durian, Jalan Selat Bone, Jalan Selat Selayar, serta Jalan Ir H Juanda dan sekitarnya turut terdampak.

Pihak PERUMDA  PDAM Tirta Taman Bontang dalam hal ini Suramin selaku direktur menjelaskan bahwa sedianya kegiatan akan memulai di hari sabtu 11 /11/2023  pukul 07.00 dengan estimasi pengerjaan selesai pada pukul 19.00 di malam harinya.

Direktur PDAM Tirta Taman Bontang juga menghimbau kepada pelanggan yang terdampak untuk sekiranya bisa menampung kebutuhan air sebelum aliran terganggu akibat perawatan nanti dilakukan, selain menghimbau kepada pelanggan yang terdampak dirinya juga meminta maaf atas ketidak nyamanan pelayanan distribusi ke pelanggan yang terdampak.

Secara terpisah Manajer Pemasaran Perumda Tirta Taman Bontang Mulia Nur mengatakan, pemeliharaan tersebut memang merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan secara periodik, guna menghadirkan kwalitas air yang baik untuk para pelanggan, semoga masyarakat Kota Bontang khususnya bagi pelanggan PDAM Tirta Tama Bontang mendapatkan dampak yang positif atas kwalitas air dan pelayanan yang kami coba upayakan untuk kami maksimalkan.

Continue Reading →

LAPOR PAK WALI, PENYELENGGARAAN BIMTEK DI SALAH SATU OPD DI DUGA TAK SESUAI ATURAN.

Oleh : muhammad Muqrim

Rabu, 1 Oktober 2023

Sumber : Ir. Syamsuddin Bana

Gambar : foto Ir. Syamsuddin Bana

Bimbingan Teknis atau biasa kita kenal dengan singkatan "Bimtek"  merupakan salah satu kegiatan atau sarana yang pada umumnya bertujuan untuk pelatihan, peningkatan kapasitas dan kwalitas sumber daya manusia khususnya yang bekerja untuk sebuah lembaga tertentu atau organisasi tertentu sebagai bentuk atau upaya melnghadirkan sumber daya organisasi atau lembaga yang berkwalitas yang  selaras dengan hasil yang berkwalitas tentunya.

Berkenaan dengan "Bimtek" Kota Bontang di tahun 2023 untuk anggaran akhir tahun APBD, kegiatan banyak di dominasi oleh kegiatan Bimtek, hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) ada kegiatan tersebut. Diperkirakan 90% dari seluruh kegiatan "Bimtek" itu dilaksanakan di luar daerah, bahkan lintas provinsi. 

Meskipun pada hakikatnya kegiatan tersebut bisa dilakukan di dalam kota, entah dengan pertimbangan apa sehingga itu kemudian di laksanakan di luar daerah.

Selain soal lokasi pelaksanaan, proses penyelenggaraan dari sisi administratif di duga tidak berkesesuaian ketika dilihat dari persfektif aturan tentang pengadaan barang dan jasa. Ini merupakan kejadian yang saya alami sendiri bukan cerita dari orang lain, sepengetahuan saya bahwa segala jenis kegiatan yang bersumber dari anggaran belanja pusat maupun daerah selama itu berkaitan dengan pengadaan suatu barang, atau jasa maka pemerintah dalam hal ini OPD terkait selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) wajib pempihak ketigakannya, OPD tidak bisa melakukan pembelanjaan langsung selain yang sudah diatur terkait belanja langsung.

Saya mensinyalir adanya upaya Oknum di  OPD terkait hanya memformalitaskan saja pihak ketiga tersebut sebagai bentuk menggugurkan kewajiban, dimana fakta yang sesungguhnya pihak ketiga/penyelenggara atau penyedia itu tidak ada wujud fisiknya, berat dugaan kami hal itu dilakukan oleh OPD tesebut dalam rangka Cawe-Cawe anggaran kegiatan, coba bayangkan, apakah ada pihak ketiga atau penyedia yang bersedia menyelenggarakan kegiatan tanpa ada kontrak kerja, atau perjanjian/kesepakatan antara pemberi kerja OPD dan penerima kerja dalam hal ini penyelenggara atau penyedia kegiatan. 

Hal tersebut saya alami sendiri, di salah satu OPD di lingkup pemerintahan Kota Bontang menawarkan kegiatan  serupa ( Bimtek), namun yang anehnya mereka tidak ada berkenan membuatkan kontrak kerja atau minimal ada surat yang bisa menerangkan bahwa saya dan OPD terkait sedang menjalankan kesepakatan kerja sama untuk kegiatan bimtek, mereka hanya minta dokumen perusahaan atau lembaga trainer kesaya.

Terkait dengan nama OPD yang dimaksud, untuk menjaga hal hal yang tidak di inginkan saya tidak ingin menyebut nama OPD nya Dalam tulisan ini, namun ketika itu diperlukan saya bisa memberikan informasi secara langsung OPD mana yang saya maksud dan siapa Oknum yang menawarkan kegiatan tersebut kesaya. 

Karena penjelasan yang disampaikan kesaya terkait dengan tahapan secara  teknis dan tahapan secara administratif tidak bisa diterima oleh nalar dan akal sehat saya dengan merujuk kepada aturan yang mengatur tentang  pengadaan barang dan jasa maka kegiatan tersebut saya tolak dan kembalikan ke OPD terkait melalui seseorang yang saya anggap sebagai OKNUM tersebut.

Pemerintah daerah memang punya tanggung jawab serta kewajiban untuk memaksimalkan serapan anggaran di setiap tahunnya, apalagi ketika itu sudah dalam bentuk kegiatan,  begitu juga dengan besaran silva yang harus terserap habis diakhir tahun 2023 ini dimana besarannya sekitar 400 milyar.  Meskipun kondisi keuangan daerah begitu melimpah, kegiatan atau program yang di laksanakan oleh pemerintah daerah harus punya asas manfaat terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan,  terutama kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, selain itu seluruh kegiatan atau program itu terkhusus kegiatan Bimtek bisa kita ketahui apa orientasinya atau outputnya, dan apa indikator capaiannya setelah pelaksanaannya, sehingga ada bahan evaluasi dikemudian hari.

Continue Reading →

SUDAH SAATNYA DIREKTUR DAN KOMISARIS PT. LBB DI GANTI.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 9 Oktober 2023

Berkali kali PT. Laut Bontang Bersinar dibawah kepemimpinan direktur utama limsikin menunjukkan kinerjanya yang buruk, hampir persoalan yang ada tersebut terkait dengan tata kelola perusahaan baik dari sisi manajemen maupun keuangan perusahaan.

Sementara Komisaris Utama yang ditunjuk oleh pemegang saham dan juga sebagai representasi pemegang saham melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan tidak menunjukkan kinerja yang positif pula, malah terkesan terjadi persekongkolan antara yang diawasi dan yang mengawasi, hal tersebut bisa di buktikan dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama ini di kawasan pelabuhan umum loktuan dimana peran peran keduanya.

Perumda dan PT. Bontang Transport selaku pemegang saham semestinya mengambil langkah tegas atas peristiwa yang terjadi berulang ulang kali di internal PT. Laut Bontang Bersinar, jangan terkesan seperti ada pembiaran.

Kalau kita berkaca beberapa tahun lalu dimana pelabuhan umum loktuan dibawah pengelolaan PT. Pelindo, hal serupa tidak pernah terjadi, bahkan PT. Pelindo setiap tahunnya memberikan kontribusi ke daerah dalam bentuk deviden.

Continue Reading →