BANYAK PENERIMA BANTUAN UMKM, BUKAN BAROMETER KEBERHASILAN PEMULIHAN EKONOMI MASA PANDEMI.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang,14 Agustus 2021

" Kuantitas Yes Kwalitas Belum Tentu Yes " 

Secara kuantitas harus diakui bahwa penambahan jumlah pelaku UMKM dari tahun ketahun pasti bertambah, indikatornya jelas terjadinya pertambahan ini, berikut beberapa indikatornya :

1. Kemudahan membuat surat keterangan usaha melalui link yang disediakan pemerintah menjadi salah satu faktornya.
2. Sumber bantuan yang tidak hanya dari pemerintah daerah tapi termasuk pemerintah pusat yang mudah diakses para pelaku.
3. Kondisi pandemi salah satunya mendorong para pelaku usaha rumahan tadinya yang tidak memiliki keterangan usaha dan terdaftar di instansi terkait tergerak melegalkan usahanya sekaligus untuk mengakses bantuan itu tadi.
4. Kebijkan Pemberlakuan PPKM  yang membatasi ruang gerak para pelaku usaha mengambil inisiatif untuk melegalkan usahanya untuk tambahan modal utama termasuk infrastruktur untuk beralih strategi dengan metode penjualan  online.

Kalau melihat data pelaku UMKM tahun 2020 yang hanya di angka 8.900, kemudian di juni 2021 ini ada 16.292 secara persentase kenaikan di sekitaran 50% tentunya.

Tahun lalu besaran yang diterima dari BLT  BPUM untuk UMKM cukup signifikan secara besaran nilai karena tahun lalu setiap penerima masing masing mendapatkan 2,4 juta rupiah, kalau kita total secara keseluruhan penerima ditahun 2020 banyaknya 8.900 penerima x Rpm 2.4000.000 = Rp. 21.360.000.000 (dua puluh satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah )

Tahun ini kalau dilihat dari kuantitas atau jumlah penerima,  lebih besar dari tahun sebelumnya tapi total akumulasi yang diterima lebih rendah dibanding tahun sebelumnya karena tahun ini jumlah bantuan yang diterima setiap pelaku usaha hanya 1.2 juta rupiah. 16.292 penerima x Rp. 1.200.000 = Rp. 19.550.400.000.

Angka ini tidak bisa dimanipulasi, angka ini cukup signifikan untuk kota kecil seperti bontang dalam rangka pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Pertanyaannya,  Sejauh mana pemerintah daerah mengawasi para pelaku usaha UMKM untuk mewujudkan pemulihan ekonomi tadi itu ? Itu yang penting pada program ini. 

Kalau hanya sekedar menyediakan formulir dan melakukan verifikasi calon penerima bantuan serta mendistribusikan bantuan, tidak hanya instansi pemerintah yang bisa melakukan hal hal seperi  itu, bahkan lembaga sosial, swadaya masyarakat bisa melakukan hal tersebut, cuman yang membedakan adalah bentuk tanggung jawab serta kewenangan.

Semestinya memasuki tahun 2021 geliat UMKM ditengah pandemi yang di klaim terjadi peningkatan 94%  secara kuantitas mestinya dibarengi kualitas dan asas manfaat juga tentunya. Justru klaim pemerintah ini terlalu terburu buru, harusnya disaat memaparkan program ini, tentunya tidak hanya dijelaskan dari sisi jumlah penerima saja, klasifikasi usaha, output, dan seperti apa bantuan ini bisa menjadi salah satu pilar ekonomi bangsa hari ini yang sedang dilanda pandemi covid-19.

Pemerintah daerah harus lebih progresif dan inovatif dalam merumuskan strategi bagi  para pelaku usaha UMKM ini, sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi masa pandemi pemerintah wajib hadir mengawal dan mengawasi jalannya program ini, jangan kesannya seperti menggugurkan kewajiban saja kepada pemerintah pusat, bahwasanya bontang sukses meningkatkan para pelaku usaha UMKM secar kuantitas, tapi secara kwalitas dan asas kemanfaatan bantuan tersebut tidak.

Jangankan kontribusi pemulihan ekonomi secara nasional untuk lokal saja tidak kelihatan seperti apa dan bagaimana bentuk kontribusinya, ini yang penting menjadi perhatian pemerintah daerah, tidak hanya Kota Bontang, Mungkin tidak hanya Kota Bontang yang mengalami hal demikian, kota dan kabupaten lain mungkin saja mengalami hal yang sama. Cuman data yang disuguhkan terkait penerima ditahun 2020 dan 2021 data kota bontang, saya meyakini bahwa persoalan dan dinamika yang dihadapi setiap daerah dimasa pandemi terkait dengan UMKM kurang lebih sama dan lagi lagi daerah kurang peka terhadap persolan ini.

Padahal persoalan ini bukan hanya persoalan yang dihadapi pemerintah daerah tapi ini juga adalah persoalan krusial pemerintah pusat dalam rangka menyelamatkan perekonomian bangsa, terkhusus dimasa pandemi saat ini. Bersyukur bangsa ini berhasil keluar dari resesi ekonomi pada kuartal II tahun 2021 ini, dimana pertumbuhan ekonomi melejit naik diangka 7.07 persen secara tahunan ( Year On Year / YOY)  capaian ini menjadi titik balik dimana kuartal sebelumnya masih mencatat kontraksi -0,74 persen.