TMS KPU BONTANG TERHADAP CALON PERORANGAN MENGABAIKAN UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA.

Oleh : Muhammad Muqrim

Bontang, 16 Mei 2024

Gambar : Muhammad Muqrim

Pasangan calon perseorangan Basri Rase -Chusnul Dihin mendaftar pada  tabggal 12 Mei 2024 dalam proses pendaftarsn tersebut yang di laksanakan sore hari pukul 15.00 tudak serta merta diamini pihak KPU karena ada kelengkapan berkas yang mesti di lengkapi sebagai syarat pencalonan secara administrasi yakni dokumen dukungan masyarakat yang sudah melalui silon atau sistem pencalonan. 

Setelah dilakukan pencocokan dan upaya kelengkapan dokumen, pada pukul 23.00 kurang lebih, KPU kemudian memnyatakan memenuhi syarat nerdasarkan jumlah dukungan dan sebaran di di 3 kecamatan sebanayak 16. 010 dukungan berdassrakan berita acara lampiran 2 model pemerimaan dukungan KWK-KPU. 

Berdasarkan berita acara tesebut maka persoalan silon secara logika tidak masalah, sehingga paada tanggal 13 Mei 2024 komisioner KPU Kota Bontang dalam pemberitaan salah satu media online tengah mempersiapakan perivikasi faktual dengan beberapa metode salah satunya face to face dan video call, sekali lagi bahwa persiapan itu menegaskan bahwa tidak ada masalah akan silon atau tahapan sebelumnya. 

 Yang lebih menarik lagi adalah soal silon yang menjadi rujukan memutuskan status TMS padangan calon Basri Rase - Chusnul Dihin, kalau kita merujuk pada Pasal 41 poin 3  UU 10 Tahun 2024  menegaskan (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud. Pasal 58 ayat 2 poin 15, Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU. M

Sampai detik ini saya belum melihat PKPU terkait pengaturan yang menjadikan silon itu sebagai bagian dari syarat resmi pencalonan perorangan. Meskipun ada kesannya akan menyalahi tentang hrarki peratuean perundang undangan dimana undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada tidak pernah mengatur tentang hal tersebut. 

Kemudian surat edaran KPU 707 Dalam hal setelah bakal pasangan calon melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam Silon, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN DUKUNGAN KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke Silon kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada bakal pasangan calon.

Terkait pemberian waktu 3x24 jam bagi paslon untuk menguload dukungan kesilon melalui surat ke paslon berdasarkan surat edaran 707 tidak menjadi aturan yang bersifat kualitatuf tapi bersifat fakultatif karena dia tidK diatur dalam undang undang 10 tahun 2016 tentang pilkadan dan peraturan KPU Manapun. Olehnya itu saya menganggap komisioner KPU Kota Bontang salah dalam mengiterpretasikan regulasi atau peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pilkada. 

Atas kekeliruan Kelima Komisiner KPU Kota Bontang dalam pengambilan keputusan itu secara kolektif koligial dimana memberikan Status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) bagi paslon calon independent selain mengsengketakan ke bawaslu kota bontang dan melaporkan ke DKPP  kami juga akan mem PTUN kan keputusan kolektif koligial mereka tersebut.