MENGAPA KITA (RAKYAT) WAJIB MEMASTIKAN PROGRAM PEMERINTAH BERSUMBER DARI APBN DAN APBD UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ?

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 13 Agustus 2023 

Negara merupakan suatu entitas yang penting dalam tatanan dunia modern. Terbentuknya suatu negara dipengaruhi oleh berbagai unsur penting yang harus dipenuhi agar negara tersebut dapat diakui oleh masyarakat internasional.

Keempat unsur penting tersebut mencakup rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Dalam hal ini, unsur rakyat dianggap sebagai unsur terpenting, meskipun tiga unsur lainnya juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu negara.

Tepatnya 17 agustus 1945 Negara Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, itulah tujuan Negara Republik Indonesia di dirikan menurut pembukaan undang undang dasar tahun 1945 pada paragrap ke empat.

Untuk mewujudkan cita cita Negara itu, pemerintah memiliki instrument penting sebagai ujung tombak meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyrakat, kedua instrument itu adalah : 

1.    Korporasi 

     BUMN, BUMD

2.    Birokrasi

     Kementrian, Badan Dan Dinas

Kedua instrument diatas kita mengetahui Bersama mendapatkan pembiayaan dari APBN, APBD yang bersumber dari pajak, dimana penerimaan pajak tersebut berasal dari aktifitas perekonomian dinegeri ini.

Esensi dari  tugas atau keberadaan Kedua tangan pemerintah tersebut bertugas menjalankan tugas negara, dimana negara menurut konstitusi kita undang undang dasar1945 mengatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, kemudian korrporasi atau badan usaha milik dqaerah BUMD semestinya punya berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakan. Dengan meningkatakan perekonomian dengan pendekatan kooorporasi tidak lagi bicara soal untung rugi, karena prinsipnya bahwa BUMN/BUMD lahir untuk membantu pemerintah pusat/daerah mewujudkan kejesahteraan seluruh rakyat indonesia.

Kita Semua Harus Tau…!!!

Bahwasanya yang paling berkontribusi besar pada APBN kita saat ini adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pajak, atau penerimaan perpajakan.

Ketika melihat struktur penerimaan perpajakan kita, saat ini, yang terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukan dari hasil pajak orang-orang kaya dan terkaya di bangsa ini, bukan pula dari pajak perusahaan para oligarki yang berlindung di balik kekuasaan hari ini, di sususl Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH-21)

Jadi ada 2 (Dua) sumber penerimaan pajak yang paling banyak dan besar, berkontribusi atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) saat ini, yakni :

1.    Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  adalah pajak yang dikenakan untuk seluruh rakyat Indonesia yang melakukan transaksi pembelian/penjualan barang mulai pembelian/penjualan barang paling mewah (mobil, motor dll)  hingga pada pembelian barang perabot masak di dapur.

2.    Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH21)

Yang dimaksud dengan PPH-21 adalah kita semua, buruh, guru, pns dan semua yang berpenghasilan kemudian bayarkan melalui Lembaga dan instansi.

Maka wajar-wajar saja ketika kemudian ada  wajib pajak dinegeri ini, baik secara personal maupun secara kelompok atau Lembaga melakukan protes terhadap kebijakan Negara/Pemerintah Pusat dan Daerah yang dinilai tidak berkeadilan terhadap mereka maupun yang lainnya,

Negara dalam hal ini pemerintah Pusat dan Daerah harus berlaku,adil, baik dari sisi kebijakan publiknya, termasuk adil dari sisi implementasi program, ketika orientasi program tidak bisa mayoritas untuk kepentingan rakyat, Minimal sikap pemerintah bisa lebih proporsional dalam menyusun rancangan realisasi anggarannya antara belanja rutin, operasional, Kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. idealnya mungkin seperti itu.

Kembali lagi ke sumber pendapatan keuangan negara, dalam struktur APBN saat ini, kita tidak melihat kekayaan sumber daya alam kita menjadi penopang keberlangsungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, justru kontribusi penerimaan pajaklah yang kemudian menjadi penopang keberlangsungan bernegara kita hari ini, membayangkan penerimaan negara dalam tubuh APBN saya terasa hidup di jaman kolonialisme jaman kerajaan, dimana kala itu untuk menjaga keberlangsungan atau eksistensi kerajaan (pemerintahan), maka upeti atau yang kita kenal saat ini dengan sebutan pajak adalah satu satu yang menjadi penopang jalannya pemerintahan.

Kita memang saat ini hidup di jaman moderen dimana teknologi semakin hari semakin mengalami perkembangan yang pesat mengikuti kebutuhan zaman, kemudian system pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis (katanya), system pemerintahan kerajaan tidak lagi diterapkan, kemudian berganti dengan sistyem bernegara, dimana negara hadir dengan segala aturanya bertujuan untuk mewujudkan jaminan kesejahteraan, jaminan keadilan dan jaminan  rasa aman warga negara.

Era reformasi menjadi harapan anak bangsa untuk mewujudkan sebuah situasi yang lebih baik, orde baru yang dianggap otoritarian digulingkan oleh para pejuang reformasi dengan harapan pemerintahan otoriter berganti menjadi pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan cita cita negara sebagaimana termaktub pada pembukaan undang undang dasar 1945 paragraf ke empat.

Kesimpulan dari apa yang saya uraikan diatas adalah saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat tanpa terkecuali agar bisa menjadi bagian dari proses lahirnya kebijakan kebijakan publik baik yang berorientasi kepada pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia, sehingga apa yang telah kita berikan kepada negara betul betul Kembali kepada kita dan memiliki asas manfaat.