PENDIRIAN PT. LAUT BONTANG BERSINAR (LBB) TERINDIKASI CACAT PROSEDURAL, AKTA PENDIRIANNYA BERPOTENSI BATAL DEMI HUKUM DAN BERIMPLIKASI KESELURUH AKTIFITAS KEPELABUHANAN HARI NI.

Oleh : Muhammad Muqrim
Bontang, 11 Maret 2023

Selayaknya anak perusahaan BUMD itu kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh BUMD sebagai induk dimana sebagai pendiri unit usaha baru atau yang biasa kita kenal sebagai anak perusahaan minimal 50+1 kepemilikan sahamnnya dikuasai oleh pemerintah daerah.

Namun pada akta pendirian PT. Laut Bontang  Bersinar nomor : 18 tanggal 23 bulan 4 tahun 2021 agak berbeda dengan unit usaha lainnya dimana kepemilikan saham itu harusnya mayoritas, dalam akta ini kepemilikan saham 25%  atau 250 lembar saham yang mana satu lembar saham dinilai dengan 1.000.000 rupiah adalah kepemilikan Perusahaan Umum Daerah Aneka Jasa Dan Usaha  175 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 175.000.000.

kemudian kepemilikan 75 lembar saham lainya adalah PT. bontang Transport senilai nominal Rp. 75.000.000 rupiah yang mana telah di setor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan terbatas dengan nominal Rp. 250.000.000 sebagaimana yang tertuang dalam akta pendirian.

Sementara 75% yang nilai nominal lembaran sahamnya Rp. 750.000.000 Rupiah lainnya dalam akta pendirian ini tidak di jelaskan sepenuhnya hak kepemilikannya, sehingga sisa dalam klausul lain dijelaskan bahwa sisa saham yang merupakan sisah kepemilikan yang telah di miliki oleh pendiri 25% bisa di tawarkan kepada pihak ketiga dengan ketentuan 14 hari sejak penawaran ke pihak ketiga di prioritaskan kepada pemilik saham unntuk memiliki setelah 14 hari ternyata pemilik saham tidak berkenan maka direksi PT. Laut Bontang Bersinar bisa menawarkan lembar saham itu ke pihak lain dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam anggaran dasar PT. Laut Bontang Bersinar.

Namun ada yang lebih menarik lagi dalam akta pendirian PT. Laut Bontang Bersinar, adanya surat persetujuan walikota bontang nomor 500/170/SOSEK tertanggal 1-02-2019 ( Satu Februari Dua Ribu Sembilan Belas) artinya surat ini terbit dimasa kepemimpinan Neni Moernaeni, Sp.OG, sementara pada saat pendirian perusahaan PT. Laut Bontang Bersinar itu pada tanggal 23 bulan 4 tahun 2021 berdasarkan akta pendirian  nomor : 18 dimana pada tahun 2021 telah berganti walikota yang baru lewat pemilihan Kepala Daerah PILKADA 2020 dan dilanti tahun 2020 pula.

Ada kekeliruan menurut saya dalam proses pembentukan perusahaan PT. Laut Bontang Bersinar yang mana perusahaan ini sekarang diberikan otoritas pengelolaan pelabuhan umum loktuan, secara umum memang berdasarkan izin usaha PT. Laut Bontang Bersinar punya dokumen izin kemetrian perhubungan yang khusus mengelola urusan kepelabuhanan yaitu BUP Izin Badan Usaha Pelabuhan, badan usaha yang melakukan usaha khusus di bidang pengusahaan Terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.

Pemerintah  perlu menguji melalui pengadilan tata usaha negara soal prosedur pendirian perusahaan ini, apakah memang tidak menyalahi aturan atau memang sudah sesuai aturan yang telah di tentukan, begitu juga dengan status kepemilikan yang menurut saya apakah status PT. LBB milik pemerintah ataukan milik pihak lain,

Secara kepemilikan saham dalam akta pendirian semestinya kepemilikan badan hukum atau perseroan ini adalah milik pemerintah daerah karena dalam akta pendirian sisa saham tidak di jelaskan dengan terperinci milik siapa, sementara ketika bicara soal siapa pendiri dari PT. LBB maka jelas dalam akta bahwa pendiri adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Dan Jasa dengan PT. Bontang Transport yang keduanya merupakan BUMD pemerintah Kota Bontang dengan kepemilikan saham 25% atau senilai 250 lembar saham dengan nominal Rp. 250.000.000 Rupiah dalam akta.